Coretanpemuda.com - Pemerintah merencanakan untuk membuka kembali seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun besok 2021. Plt Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur KemenPANRB Teguh Widjanarko mengatakan, CPNS 2021 diperkirakan akan dibuka setelah bulan Mei.
Alasannya karena ada siklus pembukaan CPNS dari pengusulan hingga penetapan tanggal pembukaan.
"Ditetapkan bahwa untuk formasi tahun depan, paling lambat bulan Maret tahun berjalan, tiap instansi menyerahkan usulannya ke Menteri PAN RB," ujar Teguh kepada Liputan6.com.
Setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenkeu, baru pada bulan Mei formasi dan kebutuhannya ditetapkan.
Kemudian, proses rekrutmen pun mulai dari pengumuman, seleksi hingga penerimaan.
Baca juga: Download Modul Pembelajaran Resmi Seleksi Masuk CPNS & PPPK
"Jadi sebenarnya, rekrutmen yang dilakukan tahun berjalan adalah untuk memenuhi kebutuhan tahun sebelumnya," katanya.
Siklus ini sempat berhenti semenjak ditetapkannya PP Nomor 17 tahun 2017 tentang Manajemen PNS karena berbagai alasa nteknis dan kebijakan pemerintah.
Namun, keputusan untuk tidak membuka formasi di tahun 2020 memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk kembali ke jadwal seharusnya dipenuhi sesuai dengan PP Nomor 17 tahun 2017.
Mulai 2021, Pemerintah Tidak Lagi Membuka Pendaftaran CPNS untuk Guru
Pemeritnah melalui KemenPANRB dan BKN telah mengkaji untuk tidak lagi membuka formasi guru pada seleksi CPNS 2021 dan tahun-tahun selanjutnya.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, ia telah berunding dengan MenPANRB Tjahjo Kumolo dan Mendikbud Nadiem Makariem untuk mengalihkan status guru baru dari PNS menjadi PPPK.
"Apakah ada penerimaan guru CPNS? Sementara ini bapak Menpan, Mendikbud, dan kami sepakat bahwa guru akan beralih menjadi PPPK. Jadi bukan CPNS lagi," ungkapnya.
"Ke depan mungkin kami tidak akan menerima guru dengan status CPNS, tetapi PPPK," dia menegaskan.
Baca juga: Kabar Gembira! Seleksi Guru PPPK 2021 Resmi Dibuka
Bima beralasan, skema pengalihan guru CPNS jadi PPPK ditetapkan karena alasan tenaga pendidik yang kerap minta pemindahan tugas dari satu daerah ke daerah lain.
"Karena kalau CPNS setelah mereka bertugas 4-5 tahun biasanya mereka ingin pindah lokasi. Dan itu menghancurkan sistem distribusi guru secara nasional," jelasnya.
"Sudah 20 tahun kami berusaha menyelesaikan itu tapi tidak selesai dengan sistem PNS. Jadi kedepan ini sitemnya akan dirubah menjadi PPPK," tandas Bima.
Sumber: Liputan6.com
0 komentar