Contoh Permasalahan Ekonomi Mikro di Indonesia - Masalah ekonomi adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas.
Banyak sekali terdapat contoh-contoh masalah ekonomi mikro yang ada di Indonesia.
Lalu, apa yang dimaksud dengan ekonomi mikro?
Ekonomi mikro merupakan kegiatan perekonomian yang mempelajari hanya bagian kecilnya saja, yang artinya seperti perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar.
Berikut ini kami akan membahas beberapa contoh masalah ekonomi mikro di indonesia dan cara mengatasinya.
Krisis ekonomi yang menimpa dunia terjadi cukup lama dan diyakini bahwa mekanisme pasar tidak sanggup menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Artinya, keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar tidak tercapai.
Pengaruh yang terjadi dari krisis tersebut adalah melambungnya harga berbagai jenis barang yang dibutuhkan produsen dan konsumen.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah membuat kebijakan mengenai harga dasar (floor price) untuk membantu produsen sedangkan harga tertinggi (ceiling price) untuk membantu konsumen.
Misalnya, pada saat musim panen padi menyebabkan jumlah beras yang melimpah. Dampaknya, harga beras menjadi turun sehingga para petani merugi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menentukan harga dasar (floor price) beras untuk membantu para petani.
Masalah seperti ini masih terjadi sampai saat artikel ini ditulis, dengan dinaikkan harga BBM, maka para pengusaha angkutan umum bus kota, angkot, taksi mengalami penurunan pendapatan dan mengurangi laba bagi pengusaha dan para sopir.
Untuk menyesuaikan kenaikan harga BBM, beberapa angkutan umum menaikan tarifnya secara sepihak. Dengan tindakan seperti itu tentunya memberatkan para konsumen pengguna jasa angkutan.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah bersama para asosiasi pengusaha angkutan melakukan penyesuaian dalam hal tarif angkutan umum dengan cara menetapkan tarif resmi bagi angkutan umum.
Praktik monopoli yang sering terjadi akan mengakibatkan penguasaan pasar terhadap barang atau jasa tertentu yang dihasilkan oleh satu perusahaan.
Praktik seperti ini seringkali membuat rugi masyarakat, disamping itu, monopoli akan mempersempit peluang usaha bagi masyarakat.
Perusahaan yang memainkan praktik monopoli seringkali menetapkan harga tanpa mempertimbangkan kelompok masyarakat yang memiliki usaha yang sama. Hal ini akan menghancurkan para pesaing kecil.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah membuat peraturan yang mengatur tentang kegiatan usaha agar menumbuhkan iklim usaha yang sehat bagi masyarakat yaitu dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.
Jalur distribusi barang dan jasa yang panjang mengakibatkan tingkat harga barang/jasa menjadi tinggi dan tidak dapat dijangkau oleh konsumen.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah maupun swasta memperpendek jalur distribusi sehingga harga barang yang sampai ke konsumen tidak terlalu mahal.
Berdasarkan penelitian LPEM UI tahun 2003 menyatakan bahwa pengeluaran perusahaan untuk biaya "pungli" mencapai 11% dari biaya produksi. Hal ini pastinya menjadi penghambat yang sangat besar dan bisa mengacaukan iklim investasi yang telah dibangun di Indonesia.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian PANRB Asman Abnur mengatakan seperti dilansir dalam liputan6.com terdapat 8 cara untuk memberantas pungli ini.
Pertama, mengidentifikasi area berpotensi terjadi pungli dan mengambil langkah-langkah efektif dalam memberantas pungli.
Kedua, menindak tegas aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat pungli.
Ketiga, melakukan investigasi lebih mendalam untuk menjaring keterlibatan oknum-oknum lain.
Keempat, meminta para kepala instansi untuk memberlakukan pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi hubungan langsung antara petugas dan masyarakat.
Kelima, memberikan akses yang luas pada masyarakat terhadap standar pelayanan secara transparan.
Keenam, meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah praktik pungli.
Ketujuh, meningkatkan upaya dalam rangka peningkatan kualitas ASN.
Delapan, membuka akses yang mudah dan murah bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan.
Masalah pembebasan lahan yang selama ini seringkali terjadi antara pengembang dan warga sekitar. Investasi menjadi terhambat jika pembebasan lahan sulit diselesaikan.
Untuk mengatasi masalah ini, telah dibuat Undang-undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan juga telah finalnya Perpres mengenai Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Salah satu contoh masalah ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia. Penggunaan uang pajak harus dibuat semakin transparan agar semakin jelas mana prioritas yang harus lebih dulu diselesaikan dengan penerimaan pajak.
Untuk mengatasi masalah transparansi ini, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto.
Dia menyarankan agar tiap akhir tahun Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan data penerimaan dan pemakaian pajak secara detail di surat kabar agar masyarakat dapat mengetahui kemana uang mereka dipakai.
Suatu birokrasi tidak terlepas kaitannya dengan pelayanan publik. Kepuasan pelayanan publik merupakan tolak ukur baik tidaknya suatu birokrasi. Semakin tinggi kepuasan masyarakat maka semakin baik juga birokrasi di suatu negara,
Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai invoasi telah diusulkan oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya program e-government.
E-government adalah tata kelola pemerintahan dengan menggunakan teknologi sebagai tools-nya untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat, bisnis, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemerintahan.
Masih terdapat wilayah yang belum memiliki fasilitas infrastruktur yang baik di Indonesia memang bukan hal yang baru lagi. Kita semua tahu akan hal itu.
Tentu saja, pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Indonesia memang terbilang lambat.
Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi kendala-kendala tersebut ialah dengan terfokus pada program public private partnership untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Berdasarkan data Potensi Desa yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, masih terdapat sekitar 2.500 desa di Indonesia yang sama sekali belum menikmati tenaga listrik.
Untuk mengatasi masalah tersebut, terdapat tiga upaya yang dilakukan pemerintah.
Pertama, ekspansi atau perluasan jaringan listrik melalui program listrik perdesaan PTN PLN (Persero).
Kedua, bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman, tersebar dan jaraknya jauh dari instalasi listrik PLN, cara yang dilakukan Pemerintah adalah memberikan pra-elektrifikasi, melalui pembagian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).
Ketiga, untuk masyarakat yang tinggal jauh dari instalasi listrik PLN, tetapi tinggal bersama dalam satu wilayah, cara melistrikinya adalah dengan mengembangkan micro grid-off grid.
Baca juga: Contoh Masalah Ekonomi Makro dan Cara Mengatasinya
Demikianlah artikel hari ini tentang 10 Contoh Permasalahan Ekonomi Mikro Indonesia beserta Solusinya. Semoga bermanfaat bagi Anda. Untuk membantu blog ini agar berkembang, kami mohon untuk share dan komentar ya. Sekian dan terimakasih.
Referensi: https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/ini-upaya-pemerintah-dalam-pemerataan-listrik-perdesaan
https://angganurrahmanrockets.wordpress.com/2012/12/02/permasalahan-ekonomi-mikro-di-indonesia/
https://www.liputan6.com/bisnis/read/2629058/8-cara-kementerian-panrb-berantas-pungli
http://www.academia.edu/31106165/Birokrasi_Indonesia_Permasalahan_yang_terjadi_dan_solusinya
https://www.aldened.com/solusi-masalah-pembangunan-dan-pemerataan-infrastruktur-di-indonesia/
Banyak sekali terdapat contoh-contoh masalah ekonomi mikro yang ada di Indonesia.
Lalu, apa yang dimaksud dengan ekonomi mikro?
Ekonomi mikro merupakan kegiatan perekonomian yang mempelajari hanya bagian kecilnya saja, yang artinya seperti perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar.
Berikut ini kami akan membahas beberapa contoh masalah ekonomi mikro di indonesia dan cara mengatasinya.
Contoh Masalah Ekonomi Mikro dan Cara Penyelesaiannya
1. Harga dasar dan Harga Tertinggi
Krisis ekonomi yang menimpa dunia terjadi cukup lama dan diyakini bahwa mekanisme pasar tidak sanggup menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Artinya, keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar tidak tercapai.
Pengaruh yang terjadi dari krisis tersebut adalah melambungnya harga berbagai jenis barang yang dibutuhkan produsen dan konsumen.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah membuat kebijakan mengenai harga dasar (floor price) untuk membantu produsen sedangkan harga tertinggi (ceiling price) untuk membantu konsumen.
Misalnya, pada saat musim panen padi menyebabkan jumlah beras yang melimpah. Dampaknya, harga beras menjadi turun sehingga para petani merugi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menentukan harga dasar (floor price) beras untuk membantu para petani.
2. Kenaikan Harga BBM
Masalah seperti ini masih terjadi sampai saat artikel ini ditulis, dengan dinaikkan harga BBM, maka para pengusaha angkutan umum bus kota, angkot, taksi mengalami penurunan pendapatan dan mengurangi laba bagi pengusaha dan para sopir.
Untuk menyesuaikan kenaikan harga BBM, beberapa angkutan umum menaikan tarifnya secara sepihak. Dengan tindakan seperti itu tentunya memberatkan para konsumen pengguna jasa angkutan.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah bersama para asosiasi pengusaha angkutan melakukan penyesuaian dalam hal tarif angkutan umum dengan cara menetapkan tarif resmi bagi angkutan umum.
3. Masalah Monopoli
Praktik monopoli yang sering terjadi akan mengakibatkan penguasaan pasar terhadap barang atau jasa tertentu yang dihasilkan oleh satu perusahaan.
Praktik seperti ini seringkali membuat rugi masyarakat, disamping itu, monopoli akan mempersempit peluang usaha bagi masyarakat.
Perusahaan yang memainkan praktik monopoli seringkali menetapkan harga tanpa mempertimbangkan kelompok masyarakat yang memiliki usaha yang sama. Hal ini akan menghancurkan para pesaing kecil.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah membuat peraturan yang mengatur tentang kegiatan usaha agar menumbuhkan iklim usaha yang sehat bagi masyarakat yaitu dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.
4. Masalah Distribusi
Jalur distribusi barang dan jasa yang panjang mengakibatkan tingkat harga barang/jasa menjadi tinggi dan tidak dapat dijangkau oleh konsumen.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah maupun swasta memperpendek jalur distribusi sehingga harga barang yang sampai ke konsumen tidak terlalu mahal.
5. Pungli (Pungutan Liar)
Berdasarkan penelitian LPEM UI tahun 2003 menyatakan bahwa pengeluaran perusahaan untuk biaya "pungli" mencapai 11% dari biaya produksi. Hal ini pastinya menjadi penghambat yang sangat besar dan bisa mengacaukan iklim investasi yang telah dibangun di Indonesia.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian PANRB Asman Abnur mengatakan seperti dilansir dalam liputan6.com terdapat 8 cara untuk memberantas pungli ini.
Pertama, mengidentifikasi area berpotensi terjadi pungli dan mengambil langkah-langkah efektif dalam memberantas pungli.
Kedua, menindak tegas aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat pungli.
Ketiga, melakukan investigasi lebih mendalam untuk menjaring keterlibatan oknum-oknum lain.
Keempat, meminta para kepala instansi untuk memberlakukan pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi hubungan langsung antara petugas dan masyarakat.
Kelima, memberikan akses yang luas pada masyarakat terhadap standar pelayanan secara transparan.
Keenam, meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah praktik pungli.
Ketujuh, meningkatkan upaya dalam rangka peningkatan kualitas ASN.
Delapan, membuka akses yang mudah dan murah bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan.
6. Masalah Pembebasan Lahan
Masalah pembebasan lahan yang selama ini seringkali terjadi antara pengembang dan warga sekitar. Investasi menjadi terhambat jika pembebasan lahan sulit diselesaikan.
Untuk mengatasi masalah ini, telah dibuat Undang-undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan juga telah finalnya Perpres mengenai Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
7. Masalah Transparansi Penggunaan Pajak
Salah satu contoh masalah ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia. Penggunaan uang pajak harus dibuat semakin transparan agar semakin jelas mana prioritas yang harus lebih dulu diselesaikan dengan penerimaan pajak.
Untuk mengatasi masalah transparansi ini, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto.
Dia menyarankan agar tiap akhir tahun Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan data penerimaan dan pemakaian pajak secara detail di surat kabar agar masyarakat dapat mengetahui kemana uang mereka dipakai.
8. Masalah Birokrasi
Suatu birokrasi tidak terlepas kaitannya dengan pelayanan publik. Kepuasan pelayanan publik merupakan tolak ukur baik tidaknya suatu birokrasi. Semakin tinggi kepuasan masyarakat maka semakin baik juga birokrasi di suatu negara,
Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai invoasi telah diusulkan oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya program e-government.
E-government adalah tata kelola pemerintahan dengan menggunakan teknologi sebagai tools-nya untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat, bisnis, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemerintahan.
9. Masalah Pembangunan Infrastruktur
Masih terdapat wilayah yang belum memiliki fasilitas infrastruktur yang baik di Indonesia memang bukan hal yang baru lagi. Kita semua tahu akan hal itu.
Tentu saja, pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Indonesia memang terbilang lambat.
Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi kendala-kendala tersebut ialah dengan terfokus pada program public private partnership untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.
10. Masalah Pemerataan Listrik
Berdasarkan data Potensi Desa yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, masih terdapat sekitar 2.500 desa di Indonesia yang sama sekali belum menikmati tenaga listrik.
Untuk mengatasi masalah tersebut, terdapat tiga upaya yang dilakukan pemerintah.
Pertama, ekspansi atau perluasan jaringan listrik melalui program listrik perdesaan PTN PLN (Persero).
Kedua, bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman, tersebar dan jaraknya jauh dari instalasi listrik PLN, cara yang dilakukan Pemerintah adalah memberikan pra-elektrifikasi, melalui pembagian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).
Ketiga, untuk masyarakat yang tinggal jauh dari instalasi listrik PLN, tetapi tinggal bersama dalam satu wilayah, cara melistrikinya adalah dengan mengembangkan micro grid-off grid.
Baca juga: Contoh Masalah Ekonomi Makro dan Cara Mengatasinya
Demikianlah artikel hari ini tentang 10 Contoh Permasalahan Ekonomi Mikro Indonesia beserta Solusinya. Semoga bermanfaat bagi Anda. Untuk membantu blog ini agar berkembang, kami mohon untuk share dan komentar ya. Sekian dan terimakasih.
Referensi: https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/ini-upaya-pemerintah-dalam-pemerataan-listrik-perdesaan
https://angganurrahmanrockets.wordpress.com/2012/12/02/permasalahan-ekonomi-mikro-di-indonesia/
https://www.liputan6.com/bisnis/read/2629058/8-cara-kementerian-panrb-berantas-pungli
http://www.academia.edu/31106165/Birokrasi_Indonesia_Permasalahan_yang_terjadi_dan_solusinya
https://www.aldened.com/solusi-masalah-pembangunan-dan-pemerataan-infrastruktur-di-indonesia/
0 komentar